Berita >> Politik >> Politik
|
|
SBY Bakal Ditinggal Semua Partai
BERITA - politik.infogue.com -
Konflik-konflik di tanah air diprediksi akan menguat dalam setahun terakhir. Dampaknya, Partai Demokrat yang merupakan partai tempat Presiden SBY bernaung akan sendirian, ditinggal semua partai.
Dalam setahun ini, saya prediksi pemerintahan tidak akan efektif. Dalam pengertian konflik akan menguat, dan pada titik kulminasi SBY dalam hal ini partai Demokrat akan sendirian, ditinggal oleh semua partai, ujar ahli tata negara Denny Indrayana.
Denny mengatakan itu usai diskusi bertajuk Golkar capek dukung SBY di Warung Daun, Jl Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6).
Menurut Denny, partai-partai lain cenderung akan mendukung kebijakan-kebijakan populis dan meninggalkan kebijakan yang tidak populis seperti kenaikan harga BBM.
Denny menilai, roda pemerintahan tidak akan efektif. Partai pendukung pemerintah akan membangun strategi pemenangan pemilu sendiri sehingga otomatis mereka akan konsentrasi di partainya.Selain itu, lanjut Denny, kader partai yang aktif di pemerintahan tidak akan konsentrasi di pemerintahan lagi karena memikirkan Pemilu 2009.
Lihat saja, Golkar lebih cenderung pragmatis dan menentang kebijakan-kebijakan populis, katanya.
Ubah Haluan Politik, Golkar Akan Kritisi Pemerintahan SBYKecewa dengan keputusan Mendagri yang memenangkan cagub Malut pasangan Thaib Armayn-Abdul Ghani Kasuba, Golkar akan mengubah haluan politik. Golkar akan mengkritisi pemerintahan SBY.Kemungkinan kami merubah haluan politik. Kalau sebelumnya mendukung, sekarang kami memberikan ruang kepada anggota fraksi untuk mengkritik, ujar Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso, dalam diskusi bertajuk Golkar capek dukung SBY.Menurut Priyo, bentuk kritis kepada pemerintahan SBY tidak akan keluar koridor kepentingan Golkar.
Dijelaskan Priyo, alasan mengkritisi pemerintahan SBY karena Golkar menganggap dianaktirikan oleh SBY. Meski demikian, Golkar tetap bertekad mendukung duet SBY-JK hingga 2009.Ini supaya demokrasi lebih dinamis dan lebih indah. Memang selama ini kami menganggap dianaktirikan, bebernya.Sebelumnya, pada 2 Juni 2008 Mendagri menetapkan Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur Malut. Dengan penetapan itu, jago Golkar Abdul Gafur-Aburrahim Fabanyo kalah. DPP Partai Golkar pun memprotes penetapan itu.
AGUNG: GOLKAR MASIH MENDUKUNG PEMERINTAH
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan, Golkar sampai saat ini masih menjadi partai pendukung Pemerintah dan belum mengubah haluan politiknya, namun Golkar mengharapkan adanya keseimbangan dan apresiasi dari Pemerintah.Hal itu disampaikan Agung ketika meresmikan penggunaan kantor DPD Partai Golkar di Kota Manggar, Bangka Belitung, Sabtu.Agung mengatakan keinginan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI yang tidak lagi mendukung Pemerintah belum pernah dibahas oleh DPP Golkar, namun sikap FPG tersebut sudah selayaknya diperhatikan oleh Pemerintah.
Menurut dia, jika Golkar akan mengubah haluan dan sikap politik, maka hal itu harus dibahas terlebih dahulu dalam forum resmi, yaitu rapat pimpinan (rapim) Partai Golkar.Dia menyatakan, kekecewaan merupakan hal biasa dalam politik dan demokrasi. Hal ini menjadi dinamika hubungan Golkar dan Pemerintah.
Hubungan Golkar dan Pemerintah dalam hal ini hubungan SBY dan JK jangan sampai terjadi distorsi karena distorsi akan mengakibatkan memburuknya kinerja pemerintah, dan hal itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, katanya.Agung menegaskan, Golkar tidak ingin terjadi distorsi semacam itu, Jadi inilah seninya, harus pandai-pandai menjaga hubungan, katanya.
Namun Ketua DPR RI ini juga mengingatkan bahwa Golkar sebagai partai pendukung Pemerintah sudah mengerahkan seluruh daya upaya untuk menyukseskan kebijakan dan keputusan Pemerintah. Hanya saja, katanya, Pemerintah yang didukung harus menyadari bahwa dirinya didukung.Meski mendukung Pemerintah, Golkar akan tetap kritis, objektif, dan proporsional dalam menyikapi persoalan dan kebijakan Pemerintah.
Agung juga menyatakan, Pemerintah akan berjalan dengan baik bila mendapat dukungan dari parlemen. Oleh karena itu, sikap FPG perlu diperhatikan oleh Pemerintah.
AGUNG MENILAI WAJAR SIKAP FPG DPR RI
Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono menilai sikap yang diambil fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI mengenai perubahan sikap politik kepada Pemerintah adalah wajar, namun sikap tersebut sampai saat ini belum dibahas DPP Golkar.
Agung menyatakan hal itu di sela-sela kunjungannya meninjau pelabuhan Teluk Asam dan meresmikan Balai Benih Ikan Air Tawar di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu.Namun Agung mengemukakan, kekecewaan yang dirasakan FPG terhadap Pemerintah merupakan hal yang biasa dan jangan sampai menimbulkan distorsi hubungan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kalau sampai terjadi distorsi antara SBY dan JK akan mengganggu kinerja Pemerintah yang pada akhirnya masyarakat yang paling merasakan, katanya.
Karena itu, dia mengatakan SBY dan JK perlu take and give untuk menjaga keharmonisan hubungannya.Keduanya perlu menyusun team work yang baik dan saling mengisi, kata Agung.
Mengenai sikap DPP Golkar terkait pernyataan FPG DPR RI, Agung mengatakan sikap DPP tidak otomatis sama dengan sikap FPG DPR RI.Sikap FPG ini menjadi masukan bagi DPP untuk dibahas, guna disikapi, karena jangan sampai ada perbedaan antara fraksi dengan DPP karena fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai, katanya. (SIB/dtk/Ant) Lihat Sumbernya |
|
|
|
